“Jumlah penduduk miskin sedikit mengalami penurunan dibandingkan Maret 2012 sebesar 0,54 juta atau 540.000 orang,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Menurut Suryamin, penurunan jumlah penduduk miskin yang mencapai 0,3 persen ini, lebih banyak terjadi di daerah pedesaan yang berkurang hingga 400.000 orang atau dari 18,48 juta orang pada Maret 2012 menjadi 18,08 juta orang pada September 2012.

Sementara, lanjut dia, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan hanya berkurang sebesar 140.000 orang atau dari 10,65 juta orang pada Maret 2012 menjadi 10,51 juta orang pada September 2012.

“Jadi berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode ini, penduduk miskin di daerah perkotaan maupun pedesaan sama-sama mengalami penurunan,” ujarnya.

Ia memaparkan faktor yang terkait dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama Maret-September 2012 adalah karena pada periode ini inflasi umum relatif rendah yaitu sebesar 2,59 persen.

Kemudian, penerima beras murah atau raskin dalam tiga bulan terakhir pada 20 persen kelompok penduduk berpendapatan terendah meningkat dari sekitar 18,5 persen pada Maret menjadi sekitar 20,1 persen pada September 2012.

“Data tersebut berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional pada Maret 2012 dan September 2012,” kata Suryamin.

Suryamin mengatakan upah harian nominal buruh tani dan buruh bangunan yang meningkat hingga 1,29 persen dan 2,96 persen juga turut membantu menurunkan jumlah penduduk miskin.

JAKARTA–

Menurut Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Baghowi, itu artinya pengentasan satu kepala senilai Rp86 juta. Hitung-hitungannya adalah dengan anggaran Rp86 triliun pada 2011 yang tersebar di 27 kementerian, ternyata hanya satu juta orang yang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan.

“Seandainya pengeluaran satu keluarga lebih dari satu dolar itu sudah tidak miskin. Kalau 91 dolar itu berarti ‘take home pay’-nya setiap hari Rp300 ribu, lebih tinggi dari penghasilan PNS,” kata Baghowi baru-baru ini.

Salah satu kementerian yang menangani masalah kemiskinan, yaitu Kementerian Sosial dengan Program Keluarga Harapan sudah menjangkau 1,5 juta rumah tangga sasaran, ditambah lagi dengan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan Kelompok usaha bersama.

“Itu baru di Kementerian Sosial, ini ada 57 program dan kegiatan. Kalau itu cuma bisa mengentaskan kemiskinan satu juta orang ini merupakan pengentasan kemiskinan termahal di dunia,” kata Baghowi.

Ia menduga koordinasi yang kurang baik antara kementerian dan lembaga dalam penanganan kemiskinan mengakibatkan rendahnya capaian pengentasan kemiskinan.

“Saya menduga koordinasi antar kementerian lembaga belum terkoordinasi dengan baik,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Ia menduga ada sesuatu yang kurang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Bisa jadi disebabkan kurang tepatnya program, ataukah sasaran atau sebetulnya program sudah berjalan tapi koordinasi antar kementerian dan lembaga yang belum baik,” kata dia.

Pada indikator kemiskinan, Kementerian Sosial memegang peranan besar untuk pencapaian targetnya karena tugas Kementerian tersebut adalah menangani orang miskin.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Hartono Laras mengatakan, pada 2012 anggaran untuk program pengentasan kemiskinan meningkat menjadi sebesar Rp94 triliun.

Ia meminta dana tersebut lebih difokuskan terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mengamanahkan Kementerian Sosial sebagai “leading sector”.

Menurutnya di Kementerian Sosial, anggaran yang ada masih sangat kecil sementara sebagian besar program yang dilaksanakan adalah untuk pengentasan kemiskinan.

“Jadi berilah tugas kepada kemensos untuk secara fokus menangani fakir miskin, tentunya dengan dukungan anggaran yang memadai,” tambah Hartono Laras.

JAKARTA–

Tiga hal penting yang dirujuk Zainal sebagai masalah utama pelayaanan kesehatan yakni pemerataan fasilitas kesehatan, sistem pembiayaan termasuk alokasi jaminan kesehatan masyarakat oleh pemerintah masih sangat rendah, dan sistem pendidikan kedokteran yang berdiri parsial.

“Masalah yang pertama jelas masih banyak sekali kurangnya tenaga kesehatan di daerah-daerah, terutama pulau-pulau kecil di Indonesia,” ujar Zainal.

Selain tenaga medis, Zainal menambahkan, fasilitas kesehatan di berbagai daerah sendiri juga masih cenderung kurang secara kualitas, bahkan sama sekali tidak tersedia di beberapa daerah.

Sementara terkait sistem pembayaran kesehatan dan mahalnya biaya pendidikan seorang dokter menurut Zainal berimbas pada yang masih berlaku saat ini yakni sistem pelayanan medis bayar dimuka seperti saat ini.

“Pertama sekali seorang dokter sudah banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkan keahliannya, tentu saja ini memicu seorang dokter untuk menjadikan pekerjaanya sebagai lahan bisnis alih-alih lahan pengabdian,” ujar Zainal.

Kondisi tersebut, menurut Zainal diperburuk ketiadaan jaminan kesehatan oleh pemerintah. “Akhirnya seorang warga yang tidak mampu membayar dokter hanya dua pilihannya, sehat atau mati,” tutur Zainal.

Mahalnya biaya pendidikan untuk menjadi dokter menurut Sekjen IDI Daeng M Faqih, turut membuka peluang mal praktik. Seorang dokter menurut Daeng kebanyakan dibayar amat murah di Indonesia.

“Lalu tentu saja ia akan mengambil waktu kerja yang lebih banyak agar penghasilannya sepadan dengan biaya yang dikeluarkan saat pendidikan. Akhirnya ini memicu kelebihan jam kerja yang berpengaruh pada profesionalitas yang berimbas pada bahaya laten mal praktek,” papar Daeng.

Berbagai tawaran solusi yang telah ditargetkan IDI dalam masa bakti kali ini untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut. “Yang pertama kami akan menggandeng peran serta masyarakat untuk melakukan revitalisasi dan berperan aktif di bidang kesehatan melalui kegiatan posyandu dan puskesmas,” papar Daeng.

Menurut Arist, pengaduan ini tidak berarti di kepemimpinan presiden SBY, pelanggaran HAM semakin tinggi. “Tidak berarti pelanggaran HAM semakin tinggi, bisa juga masyarakat lebih berani untuk mengadukan masalahnya,” ujar dia pada acara Menggugat Negara Membentuk Mekanisme Nasional Perlindungan Anak, Jumat (21/12) siang.

Namun, kata dia, tingkat prosentase pengaduan pelanggaran HAM meningkat lebih dari 10 persen. Pada tahun ini, jumlah pelanggaran HAM anak sebanyak 1.383 kasus, meningkat lebih dari 100 kasus dari tahun sebelumnya.

Dia menuturkan, tahun 2012 akan segera berakhir. Namun, sepanjang tahun ini, tantangan dan penderitaan yang dialami anak-anak masih belum juga berakhir. Kekerasan, penculikan, serta perdagangan anak maupun bayi masih menjadi fakta yang nyata dan tidak dapat ditutup-tutupi.

Pengaruh kekerasan pada anak, lanjut Arist, akan berpengaruh besar pada jiwa anak itu. Anak-anak akan diwarnai rasa ketakutan, traumatik sehingga membonsai proses pendewasaan anak tersebut.

Kondisi ini, kata Arist, harus menjadi sorotan pemerintah. Apabila pihak-pihak terkait tidak memperhatikan kesejahteraan anak, pelanggaran HAM anak akan terus semakin menjadi-jadi. Karena itu, diperlukan tindakan dan perhatian dari masyarakat, karena masalah ini bukan tanggung jawab pemerintah semata.

“Petani kita memang 60%sudah lanjut usia, banyak anak muda yang tidak mau jadi petani. Padahal menanam padi satu hektar saja penghasilannya bisa Rp20 jutaan,” kata Menteri Pertanian Suswono dalam acara Pencanangan gerakan olah tanah dan tanam padi serempak masa tanam 2012/2013 di Subang, Sabtu (8/12/2012).

Namun ia mengatakan,justru semakin sedikit buruh yang bekerja di sektor pertanian, sebenarnya makin bagus,karena secara siklus tanah yang diwariskan kepemilikannya itu akan mengecil dibagikan ke sekian anak cucu.

“Makanya saya pernah usul ke Muhammadiyah dan NU tentang sistem waris itu bukan lahannya tapi hasilnya, sedangkan luas lahannya tetap dikelola dalam porsi yang sama,” ujarnya.

Kekurangan kuantitas petani inilah yang dikeluhkan sebagian petani di Subang saat Mentan berkunjung ke daerah tersebut. Sehingga salah satu alternatif untuk mengatasi itu dengan memaksimalkan teknologi pertanian yang diberikan pemerintah seperti traktor.

JAKARTA

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, menyatakan hal ini di Jakarta, Rabu (6/12/2012).

Seperti diberitakan sebelumnya, petugas imigrasi Selangor, Malaysia, menggerebek tempat penampungan pekerja asing Agensi Pekerjaan Sentosa. Mereka membebaskan 105 pekerja rumah tangga (PRT) asing, dengan 95 orang di antaranya warga negara Indonesia.

“Kita sudah memasuki kenyataan trafficking terjadi di mana-mana, sehingga harus ada upaya luar biasa untuk menghadapinya. Korban terbesar itu dari Nusa Tenggara Timur, tetapi pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) di sana merasa sudah prosedural,” kata Muhaimin, didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muchtar Lutfie.

Muhaimin menegaskan, dia siap memecat pejabat Kemenakertrans yang terlibat sindikat perdagangan orang, berkedok penempatan resmi TKI ke Malaysia. Muhaimin meminta semua pihak berperan aktif memberantas perdagangan manusia.

Dari enam juta tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, sedikitnya 2,5 juta orang bekerja di Malaysia. Sekitar satu juta orang di antaranya tidak berdokumen, dan sebagian bekerja di sektor informal yang minim perlindungan.

Dari 95 TKI PRT yang disekap, sebanyak 91 orang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Pejabat imigrasi mengatakan, para PRT asing ini setiap hari diantar ke rumah pengguna jasa dan bekerja mulai pukul 05.00 hingga pukul 20.00.

Mereka menerima gaji kurang dari 700 ringgit (Rp 2,2 juta) per bulan seperti yang dijanjikan AP Sentosa, dan makan hanya dua kali sehari di penampungan.

Keterangan berbeda disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Reyna Usman, yang mendapat laporan dari Atase Tenaga Kerja KBRI Kuala Lumpur, Agus Triyanto.

Menurut Reyna, para TKI tersebut masuk ke Malaysia pada 26 dan 28 November melalui Batam, Kepulauan Riau. Mereka belum sempat dipekerjakan.

Secara terpisah, Direktur Migrant CARE di Malaysia, Alex Ong, mengatakan, pernyataan Muhaimin sangat politis. Alex meminta pemerintah kedua negara dan aparat penegak hukum mengusut tuntas keterlibatan PPTKIS dan pejabat publik, dalam kasus mafia TKI di Malaysia.

Sementara itu Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki), Yunus M Yamani, mengatakan, ratusan TKI masuk secara ilegal ke Malaysia setiap bulan, karena koordinasi yang buruk antarkementerian dan lembaga pemerintah. Praktik pengiriman TKI tidak sesuai prosedur ini sudah berlangsung lama, tanpa ada upaya penegakan hukm yang berarti.

Pejabat yang bertanggung jawab masalah TKI, tidak berani mengambil terobosan hukum sehingga praktik ilegal ini tetap berjalan. “Seharusnya ada keberanian menjatuhkan sanksi serius bagi pelanggaran berat bukan sekadar surat peringatan,” kata Yunus.

Pada Agustus 2012, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2012 mencapai 110,8 juta orang dari angkatan kerja sebanyak 118 juta orang. Adapun, tingkat pengangguran mencapai 6,14 persen. Tingkat pengangguran ini telah menurun dari Februari 2012 sebesar 6,32 persen dan Agustus 2011 sebesar 6,56 persen.

Dari tingkat pengangguran terbuka tersebut, pendidikan menengah (SMK/SMA) menempati posisi tertinggi yakni SMK sebesar 9,87 persen dan SMA sebesar 9,60 persen. Angka itu disusul tingkat pengangguran terbuka lulusan diploma sebesar 6,21 persen dan universitas sebesar 5,91 persen. Sementara, pengangguran lulusan SD ke bawah hanya mencapai 3,64 persen.

Tingkat pengangguran intelektual pada Agustus tersebut telah membaik dari Februari 2012. Lulusan diploma yang mengganggur pada Februari mencapai level 7,5 persen. Adapun, lulusan universitas mencapai 6,95 persen.

Menurut Wachyu masih besarnya tingkat pengangguran lulusan SMK/SMA, diploma dan universitas karena lapangan pekerjaan yang tidak memadai.  “Untuk lulusan SMA misalnya, mereka maunya kerja di pabrik, tapi tidak semua pabrik bisa menyerap, “ ujarnya. Sementara, lulusan SD ke bawah masih mau bekerja serabutan dimana lapangan pekerjaannya lebih luas.

Dengan minimnya lapangan pekerjaan itu, lulusan pendidikan tinggi semakin banyak. Wachyu menyebutkan lulusan diploma dan universitas mencapai sekitar 10 juta orang. Adapun, lulusan SMP ke bawah mencapai sekitar 70 juta orang.

MATARAM

Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) NTB, pada 2010, terdapat 15.666 orang TKI asal NTB yang bekerja di Arab Saudi yang dipastikan sudah habis masa kontraknya. Dari jumlah tersebut, hanya 2.000 orang yang dipulangkan, sementara 13.000 lebih masih belum jelas keberadaannya.

“Sebagian TKI yang sudah overstay memang ada yang memperpanjang kontraknya atas permintaan majikan. Akan tetapi, sebagian lainnya masih belum jelas apakah mereka sudah pulang atau masih berada di sana dengan status TKI ilegal,” kata Muhammad Zainal, Kabid Penempatan dan Perluasan Kerja, Disnaker NTB.

Berdasarkan data Disnaker NTB, pada 2009, NTB mengirim 19.480 TKI, tahun 2010 sebanyak 15.666 TKI, tahun 2011 sebanyak 9.616 TKI, sementara pada 2012 hingga bulan November hanya 62 orang TKI.

Zainal mengatakan, berdasarkan data Kasubid Perlindungan TKI Kemenakertrans, di Jeddah, Arab Saudi, tahun ini terdapat 4.700 TKI dan TKW yang berada di penampungan, 4.500 di antaranya sudah menyelesaikan proses administrasi. Pada musim haji kemarin, 1.500 TKI sudah dipulangkan, 132 di antaranya berasal dari NTB.

Zainal menambahkan, selama ini, pihaknya kesulitan untuk mendata keberadaan para TKI yang sudah overstay karena para TKI yang pulang biasanya enggan melapor. “Kita sudah menyediakan posko pelayanan TKI di bandara (Bandara Internasional Lombok). Akan tetapi, para TKI itu enggan untuk melapor,” terang Zainal.

“Dampak lainnya ketika anak tidak memiliki akte kelahiran adalah anak tidak bisa mendapatkan perlindungan maupun memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan diskriminasi,” kata Maruli, pengurus LBH Jakarta, dalam surat elektroniknya yang diterima Antara Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan hal tersebut berdasarkan data dan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Agum Gumelar, bahwa tahun 2012 terdapat 50 juta anak dari 80 juta anak Indonesia belum terlindungi identitasnya atau belum memiliki akte kelahiran.

Sementara itu, data statistik Susenas 2011 menunjukan 36 persen atau sejumlah 29.873.000 anak Indonesia tidak dicatatkan kelahirannya.

Maruli mengatakan banyaknya anak yang tidak bisa mendapatkan akte kelahiran antara lain karena pengurusan akta tersebut lama dan berbiaya mahal. Bahkan, jika orang tua terlambat mengurus akta, maka orang tua dikenai denda.

Tanpa akte kelahiran itu, anak akan rentan terhadap berbagai ancaman seperti kekerasan, tidak bisa sekolah, terlantar bahkan perdagangan anak.

“Beberapa contoh pengalaman warga dari kalangan keluarga tidak mampu di Jakarta, berusaha mengurus akta anaknya untuk melakukan pengobatan karena masalah gizi buruk,” katanya. ”Akan tetapi, pengurusannya ditolak tanpa alasan yang jelas. Dan karena tidak memiliki akta kelahiran, anaknya yang berusia empat tahun tidak bisa mendapatkan pengobatan gratis, tidak bisa mendapatkan bantuan susu dan makanan tambahan.

JAKARTA–

Kesimpulan itu didapat dari hasil laporan hasil pengawasan pangan jajan anak sekolah (PJAS) yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sepanjang Januari-Juni 2012.

Menurut Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan BPOM Halim Nababan, di Jakarta, Selasa (20/11), dari 7.200 sampel PJAS yang diambil dari 990 SD/MI di 30 provinsi, terungkap sebanyak 1.720 sampel (23,89%) tidak memenuhi syarat dan 5.480 sampel (76,11%) memenuhi syarat.

“Tidak memenuhi syarat karena diketemukan mengandung cemaran mikroba, logam berat, dan bahan tambahan pangan berbahaya seperti formalin, boraks, dan rodamin B,” keluh Halim.

Jenis produk makanan yang diuji petik dari sejumlah kantin adalah bakso (sebelum diseduh/disajikan), jelly/agar-agar, rupa-rupa es seperti es mambo, es lilin, dan es campur, mie, minuman berwarna (sirup), kudapan seperti gorengan dan lontong, serta makanan ringan seperti kerupuk atau keripik.

Bahan pengawet mayat formalin misalnya, banyak ditemukan dicampur pada produk mie dan gorengan. Sedangkan boraks ditemukan pada produk bakso dan pewarna tekstil ada pada kerupuk/keripik. “Jika dikonsumsi terus menerus, secara akumulatif bahan berbahaya tadi bisa menimbulkan kanker atau gangguan ginjal,” imbuhnya.

Lebih jauh Halim menambbahkan, dari hasil uji petik bisa dipetakan terdapat empat kota dengan rata-rata sampel makanan tidak memenuhi syarat hingga di atas 50%. Keempat kota itu adalah, Kendari (72,86%), Denpasar (62,15%), Yogyakarta (52,56%), dan Jayapura (51,26%).

Diwawancara terpisah, Kepala Sub Layanan Pengaduan Konsumen BPOM Nining Restu Kurnianingsih berkomentar, sangat sulit menekan peredaran jajanan mengandung bahan berbahaya di kantin jika harus dilakukan BPOM sendiri. Menurut Nining, semua pihak harus terlibat.

Dia mencontohkan produk makanan di kantin umumnya berasal dari industri rumah tangga. Instansi yang berhak memberikan izin usaha dan pembinaan pada industri rumah tangga adalah pemda terkait. Terkait maraknya jajaann kantin berbahaya, pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengusulkan agar pemerintah juga melakukan pengawasan pada toko kimia yang menjual produknya untuk digunakan sebagai campuran bahan pangan. “Mereka juga harus diberi sanksi,” ujarnya.