Hakim Senior Panagiotis Pikrammenos dilantik sebagai perdana menteri sementara pada Rabu (16/5). Ia tidak memiliki kekuasaan mengambil keputusan politik. Tugasnya hanya mengarahkan negara untuk menggelar pemungutan suara baru pada 17 Juni.

“Satu-satunya yang kita lakukan adalah menunggu,” kata seorang pejabat pemerintah yang menolak disebutkan namanya.

Pejabat Yunani lain mengatakan para menteri di kabinet tidak memiliki wewenang bernegosiasi dengan pemberi pinjaman Yunani sejak pemilihan pada 6 Mei. Seorang pejabat senior partai mengatakan pemerintah sementara tidak akan menerbitkan dekrit dan semua prosedur tender dihentikan.

Partai sayap kiri, Syriza, diprediksi akan memenangkan pemilu berikutnya. Kondisi Yunani kini sangat menyedihkan. Program privatisasi ditunda, rencana pemotongan belanja miliaran euro yang jauh dari siap, setoran pajak yang melemah dan rencana rekapitalisasi perbankan yang tidak jelas.

Tidak ada jaminan pemilihan mendatang akan menghasilkan pemerintahan yang layak. Pemimpin Partai Syriza, Alexis Tsipras, menuduh Uni Eropa dan Kanselir Jerman Angela Merkel bermain poker dengan kehidupan orang Eropa.

Rabu lalu, salah satu sumber di Bank Sentral Eropa mengatakan telah menahan likuiditas beberapa bank Yunani karena rencana rekapitalisasi perbankan belum berhasil dilaksanakan. Privatisasi diperlukan untuk mengalirkan uang tunai.

JAKARTA  -

Penambahan perguruan tinggi milik pemerintah ini, dilakukan baik dengan membangun perguruan tinggi baru maupun mengkonversi perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri.

“Kita perlu meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi. Saat ini masih sekitar 26 persen, nanti mau ditingkatkan menjadi 33 persen. Jadi, butuh tambahan kampus baik dari pemerintah maupun swasta,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh, Kamis (17/5/2012) di Jakarta.

Nuh mengatakan, perubahan PTS menjadi PTN dimungkinkan. Pengadaan PTN di suatu wilayah didasarkan pada pertimbangan jumlah populasi, posisi geografis, dan kepentingan dari program studi untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam kaitan untuk pengembangan program studi yang dibutuhkan bangsa, kata Nuh, pemerintah akan membuka dua institut teknologi baru yakni Institut Teknologi Sumatra dan Institut Teknologi Kalimantan.

Pembukaan PTN baru ini, untuk menyediakan sumber daya manusia di bidang teknik dan teknologi yang masih kurang, padahal dibutuhkan bangsa ini untuk mendukung pembangunan nasional.

Menanggapi usulan soal penegerian Universitas Pancasila, Nuh mengatakan masih harus dibahas lebih lanjut. Namun pemerintah berkomitmen untuk mendukung Universitas Pancasila yang telah lama mengembangkan Pusat Studi Pancasila.

Menurut Nuh, PTN di Jakarta tidak hanya bisa dilihat untuk kebutuhan warga Jakarta saja. Keberadaan PTN di ibu kota ini juga harus memperhitungkan daya tampung bagi populasi kota Bogor, Tangerang, dan Depok yang bertetangga dengan Jakarta.

JAKARTA

Rencananya, ide besar itu akan mulai dilaksanakan pada 2013 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, kebijakan itu sengaja dilakukan untuk mendongkrak minat dan jumlah mahasiswa lulusan S-1 agar melanjutkan studinya ke program pascasarjana.

“Jumlah mahasiswa bergelar master masih sangat sedikit, itulah kenapa akan kita dorong pendidikan pascasarjana agar gratis SPP-nya,” kata Nuh, saat ditemui di kediamannya, Kamis (17/5/2012), di Jakarta.

Dijelaskan olehnya, tahun 2013 mendatang bebas biaya SPP pada program pascasarjana akan diterapkan di beberapa program studi tertentu, yakni teknik, sains, dan pertanian.

Sebab, menurutnya, ketiga program studi tersebut merupakan program studi yang tingkat kebutuhannya sangat tinggi dan mendesak.

Ia membeberkan, saat ini jumlah lulusan pascasarjana untuk program studi sains, misalnya, hanya sekitar 3 persen dari target yang harus dicapai, yakni 10 persen.

Sama halnya dengan bidang pertanian yang hanya menyentuh angka 3,5 persen dari target yang diperlukan, yakni 8 sampai 10 persen. Kekurangan lulusan pascasarjana juga terjadi di program studi teknik.

Saat ini baru mencapai sekitar 11 persen, padahal target yang diperlukan mencapai 20 sampai 30 persen. “Nantinya, lulusan pascasarjana, khususnya dari ketiga bidang tersebut harus mencapai 50 persen dari total populasi mahasiswa Indonesia. Namun, hasilnya saya pikir baru akan tampak pada 15 tahun mendatang,” ujarnya.

JAKARTA  -

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara di Jakarta, Kamis (17/5/2012) mengatakan, pemerintah harus mendukung penuh rencana PT Pertamina (Persero) tersebut. “Impor langsung ini merupakan salah satu upaya menghadang mafia minyak,” katanya.

Menurut dia, kalau pembelian dilakukan tanpa melalui “trader”, maka tertutup peluang mafia melakukan intervensi perdagangan minyak. Ia melanjutkan, selain pertimbangan harga, melalui pembelian langsung, maka ketahanan energi lebih terjamin.

Hal senada dikemukakan pengamat energi dari ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto. Menurut dia, pemerintah dan Pertamina mesti memperbanyak pembelian langsung ke produsen dengan kontrak berjangka yang lebih panjang. “Sedangkan pembelian ’spot’ melalui ’trader’ harus terus dikurangi,” ujarnya.

Untuk minyak mentah, komposisi pasokan ke Pertamina sekitar 900.000 barel per hari adalah berasal dari domestik 67 persen, 13 persen melalui pembelian langsung ke produsen yakni Saudi Aramco, dan 20 persen impor melalui anak perusahaan Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Marwan mengatakan, dukungan pemerintah akan memudahkan Pertamina membeli minyak secara langsung, tanpa melalui “trader”.

Ia mencontohkan, hubungan bilateral yang baik antara pemerintah dengan negara produsen minyak, akan membuat Pertamina bisa mendapat harga impor yang bagus.

Selain itu, pemerintah juga bisa menawarkan skema pertukaran (barter) impor minyak atau BBM itu dengan produk atau proyek lainnya di Indonesia. “Kalau sudah ada kesepakatan dalam G to G (antar pemerintah), maka Pertamina lebih mudah duduk secara bisnis (B to B atau antarperusahaan),” katanya.

Marwan juga mempertanyakan, kelambanan pemerintah membangun kilang. “Mengapa dua kementerian yakni ESDM dan keuangan tidak punya visi sama. Jangan-jangan terhambat karena intervensi mafia,” katanya.

Ketua himpunan pengusaha muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta Oktohari mengungkapkan pemerintah seharusnya bersikap terbuka terhadap dunia usaha. Ia mendesak pemerintah lebih transparan dalam menentukan langkah yang akan diambil dalam waktu satu tahun.

“Pengusaha kan butuh perencanaan jangka panjang,” ujar Okto saat ditemui wartawan di markas Himpmi di sela-sela diskusi ‘tarik ulur konversi dan pembatasan BBM bersubsidi, Rabu (16/7). Berbagai masalah yang terjadi di Indonesia menurutnya disebabkan karena permasalahan komunikasi dan sosialisasi yang kurang baik.

Ia mengaku selama ini terpaksa harus melakukan yang diluar perkiraan karena wacana kebijakan yang tarik ulur. Belum lagi ditambah berbagai kebijakan mendadak yang dilakukan tanpa sosialisasi. Terakhir, pengusaha mengeluhkan naiknya harga has industri.

Seperti diketahui, per 1 Mei, Perusahaan gas negara (PGN) menaikkan harga gas Indostri dari 6,6 Dollar per million metric british thermal unit (mmbtu) menjadi 10,2 Dollar. Pengusaha mengeluhkan kebijakan ini diambil tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu.

Jakarta – Beberapa terdakwa yang terlibat kasus korupsi ditempatkan menjadi justice collaborator karena kesediannya bekerjasama dengan KPK mengungkap kasus korupsi seperti Mindo Rosalina Manulang dalam kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games, Jakabaring, Sumatra Selatan.

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana menjabarkan, ada enam landasan hukum yang menopang seseorang dijadikan sebagai justice collaborator. Hal ini disampaikan Denny dalam diskusi bertajuk Penggunaan Sistem Justice Collaborator dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Rabu kemarin (16/5/2012).

Yaitu, UU nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, UU nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC, UU nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nation Convetion Againts Transnational Organized Crime (UNTOC), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu, Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelaku dan saksi pelaku yang bekerjasama dan yang terakhir, Inpres nomor 9 tahun 2011 tentang RAN PK.

Untuk menjadi justice collaborator seseorang harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu yaitu pertama, tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana yang serius atau terorganisir seperti korupsi, pelanggaran HAM berat, narkoba, terorisme, TPPU, traficking, kehutanan, dan lain-lain.

Kedua memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tidak pidana serius, bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya, kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan yang dinyatakan dalam pernyataan tertulis dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana itu diungkap menurut kesadaran yang sebenarnya.

Adapun hak dan bentuk perlindungan yang bisa diberikan untuk justice collaborator yaitu perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan.

Penanganan secara khusus, dijelaskan Denny, yaitu pemisahan tempat penahanan dari tersangka lainnya dalam kasus yang sama, pemisahan pemberkasan perkara dengan tersangka lainnya, penundaan penuntutan, penundaan penyidikan dan penuntutan karena informasi yang diberikan, dan memberikan kesaksian di persidangan tanpa memperlihatkan wajah aslinya atau identitasnya.

Sedangkan bentuk penghargaan yaitu, keringanan tuntutan hukuman oleh penuntut umum, termasuk menuntut hukuman percobaan dan pemberian remisi tambahan atau hak-hak narapidana lainnya.

JAKARTA

“Jangan ditahan-tahan, apalagi untuk membela korps dan koleganya. Laporkan segera agar praktik curang birokrasi kita bisa dikikis dan pemerintahan berjalan baik dan bersih,” ucap Wakil Ketua BPK, Hasan Bisri, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Kamis (17/5/2012) malam ini.

Itjen adalah bagian dari struktur organisasi di kementerian dan lembaga pemerintah yang mengawasi dan melaporkan secara internal adanya penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran di kementerian dan lembaga.

Menurut Hasan, jika pencegahan kecurangan dan penyimpangan anggaran bisa diterapkan secara dini oleh para Itjen kementerian dan lembaga, maka prinsip pelaksanaan anggaran yang bersih, transparan, serta akuntabel dapat dilaksanakan secara baik dan menyeluruh, termasuk ditiru dan diteladani di daerah.

Hasan menyebutkan, Itjen di kementerian dan lembaga pemerintah kerap kali menemukan adanya laporan perjalanan dinas yang fiktif atau digelembungkan (mark-up).

BPK memperkirakan, dalam setahun perjalanan dinas mencapai Rp 18 triliun. Jika terjadi manipulasi melalui tiket dan boarding pass serta kuitansi palsu hingga 40 persen, maka rata-rata penyimpangan anggaran sebesar lebih dari Rp 5,2 triliun.

JAKARTA

Menurut Ganjar, total permohonan pemekaran daerah otonom baru mencapai 104 dengan rincian 71 usulan DPR dan 33 inisiatif pemerintah. “Ada 104 daerah mau mekar hari ini. Semuanya ingin sekarang,” ujar Ganjar.

“Pada masa DPR periode sekarang belum satu daerah pun yang mekar. Prioritas Komisi II adalah yang 19 dulu yang diajukan DPR periode lalu. Kenapa 19 karena sejumlah itu yang sudah ada di meja presiden,” tambahnya.

Menurut Ganjar, 19 usulan pemekaran daerah sempat dikembalikan presiden ke DPR. Saat itu, dalam suratnya presiden meminta untuk kembali mengajukan permohonan pemekaran itu setelah pemilu.

“Sama presiden dikembalikan, bunyinya tolong ajukan lagi setelah pemilu. Pemilunya kan sudah selesai. Kita ajukan lagi. Itulah sejarahnya,” kata politisi PDIP ini.

JAKARTA

“Zona waktu kan sudah disarankan oleh MP3EI (Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Presiden setuju untuk zona waktu disatukan, sekarang sedang kita perdalam lagi,” sebut Hatta, di Jakarta, Rabu (16/5/2012).

Menurut dia, penyatuan zona waktu itu akan menghasilkan efisiensi dan efektivitas antara wilayah barat dan timur. Karena, selama ini antara kedua wilayah tersebut ada perbedaan waktu dua jam.

“Ini kurang pas, jadi sekarang kita masuk ke GMT+8 (atau sama dengan waktu Indonesia tengah),” sambung dia.

Hatta pun berujar, penyatuan zona waktu diharapkan bisa berlangsung tahun ini.

“Pokoknya tahun ini kita percepat karena ini kan masalah sosialisasi. Hampir tidak ada yang menolak. Intinya adalah sosialisasi,” pungkas dia.

Pemerintah sedang mematangkan rencana menyatukan wilayah waktu Indonesia dari tiga zona waktu menjadi satu zona yang setara dengan GMT+8 atau delapan jam lebih cepat dari standar waktu internasional di Greenwich.

“Langkah ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena aktivitas ekonomi bisa dilakukan lebih dini setiap harinya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Kementerian Koordinator Perekonomian Luky Eko Wuryanto di Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat dan Promosi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Edib Muslim mengatakan, salah satu manfaat penyatuan zona waktu adalah perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Komoditi Berjangka Indonesia akan lebih cepat dibuka dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

“Ini diharapkan akan menambah transaksi perdagangan Rp 500 miliar sehari atau Rp 20 triliun dalam setahun,” ujar Edib.

Menurut Edib, dengan penyatuan zona waktu itu, pembagian tiga wilayah, yakni waktu Indonesia barat (WIB), waktu Indonesia tengah (Wita), dan waktu Indonesia timur (WIT), tidak dipakai lagi.

Zona waktu baru yang digunakan adalah sama dengan zona waktu yang digunakan Singapura dan Malaysia saat ini, yakni satu jam lebih cepat dari WIB.

“Setelah menyadari bahwa rakyat Bahrain tidak akan merelakan hak mereka, Barat dan negara-negara Arab di kawasan kini memulai permainan berbahaya,” kata Ayatollah Larijani mengacu pada rencana penggabungan Arab Saudi dengan Bahrain.

Berdasarkan laporan terbaru, Arab Saudi berusaha bergabung dengan Bahrain sesuai dengan rencana menyatukan enam negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk-Persia (P-GCC). Larijani berharap para penguasa Arab Saudi dan Bahrain sadar dan membiarkan rakyat Bahrain.

Pada Desember 2011, Raja Abdullah menyerukan kepada negara-negara anggota P-GCC untuk bergerak melampaui tahap kerja sama dan menuju ke tahap penyatuan.

Ayatullah Larijani juga menegaskan bahwa cara Barat menyikapi gerakan kebangkitan rakyat di Bahrain menunjukkan kontradiksi antara slogan dan tindakan mereka.

Rakyat Bahrain telah berdemonstrasi sejak pertengahan Februari 2011. Awalnya protes menuntut reformasi politik dan menbentuk pemerintahan monarki konstitusional. Akan tetapi setelah politik represif yang ditunjukkan oleh keluarga al-Khalifa, tuntutan berubah menjadi seruan penggulingan kekuasaan keluarga kerajaan al-Khalifa.

Demonstran Bahrain juga berdemonstrasi menentang dukungan AS terhadap aksi brutal rezim Manama dalam menyikapi protes rakyat.