Menurut Idham,  sistem kerjasama bagi hasil tersebut memang sudah terbukti  memberikan keuntungan yang lebih  manusiawi  bagi petani tebu. Sedangkan dengan sistem sewa lahan berdasarkan pengalaman dan kenyataan yang ada di lapangan tidak memberikan keuntungan bagi petani tebu. “Karena biaya produksi lainnya  yang harus dikeluarkan petani masih sangat besar yaitu modal kerja berupa: rental fee lahan, pengadaan bibit; persiapan lahan; biaya penanaman; pemeliharaan tanaman;  pengadaan pupuk/  pestisida; dan biaya tebang angkut hasil panen,” ujar mantan Anggota DPR RI periode 2004-2009 ini.

Idham menjelaskan ada kemungkinan  bagian dari luas lahan PTPN II untuk usaha perkebunan itu, disinyalir adalah merupakan bagian dari keseluruhan lahan (SHGU)  yang telah berakhir masa berlakunya. Jika keadaannya benar demikian, seharusnya pihak PTPN II segera proaktif berkoordinasi secara konstruktif dengan Pemkab Langkat, Pemkab Deli Serdang,Pemko Medan, Pemprovsu dan Pemerintah Pusat untuk segera menuntaskan proses Perda Penataan Ruang Kabupaten Langkat; Kabupaten  Deli Serdang dan Pemko Medan  yang diintegrasikan dengan rencana MEBIDANG (Medan; Binjai dan Deli Serdang). “Kebijakan Penataan Ruang itu harus pula teranyam secara sistematik/sistemik  dan  terintegrasi dengan Perda tentang Penataan Ruang Pemprovsu dan untuk selanjutnya dari seluruh kebijakan penataan ruang itu secara nasional harus teranyam secara sistem dengan Penataan Ruang Nasional vide Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,” papar Dekan Fakultas Hukum UNIBA Batam di Batam, Selasa (21/2).

Penataan ruang sebagaimana dimaksudkan pada angka 2 huruf  b di atas, jelas Idham,  mungkin saat ini sedang dalam proses. Untuk itu diperlukan koordinasi teknis yang valid dengan semua Kementerian terkait satu di antaranya dengan Kementerian Kehutanan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian PU;  dan Kementerian BUMN.Artinya memang masih diperlukan waktu yang cukup panjang. Sambil menunggu proses tersebut dilaksanakan  secara hukum dan politik, untuk itu  Idham mengusulkan  kepada pihak PTPN II khusus mengenai potensi lahan dimaksud, sebaiknya PTPN II memberikan peluang dan kesempatan kepada petani tebu di Langkat dan Deli Serdang guna memanfaatkan lahan dimaksud untuk usaha pertanian tebu rakyat dengan menerapkan sistem kerjasama bagi hasil. Hal ini  demi mewujudkan suatu tatanan kehidupan bagi  petani tebu di Langkat dan Deli Serdang yang berkesejahteraan, berkemakmuran dan bermartabat. rud

JAKARTA–

Akan tetapi, rasa optimisme yang tinggi perlu dibangun bahwa Indonesia sebenarnya bisa bersih dari korupsi. Hal itu diungkapkan oleh Deputi Rektor Universitas Paramadina Wijayanto dalam seminar Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Mengapa Kita Patut Optimis? yang digelar di Jakarta, Rabu (22/2).

“Persepsi korupsi kota pada tahun 2010 menunjukkan banyak tempat-tempat bersih di Indonesia, seperti Denpasar, Tegal, Surakarta dan Yogyakarta. Artinya, Indonesia mungkin jadi negara bersih dari korupsi,” tuturnya.

Wijayanto tidak memungkiri bahwa dari hasil Indeks Persepsi Korupsi pada 2011, Indonesia menempati ranking 100 dengan skor 3,0. Belum lagi pemberitaan tentang korupsi begitu gencarnya mewarnai media-media di Indonesia. Apa yang terjadi kemudian adalah mayoritas orang Indonesia marah dengan korupsi yang menjadi musuh utama negeri ini.

Kemarahan itu justru dilihat Wijayanto sebagai sebuah energi yang sangat positif. “Asalkan, marah itu bisa dikelola untuk pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Dilihat dari segi pendekatan yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi, Indonesia telah cukup baik dengan menggunakan pendekatan hukum. Namun, ada baiknya perlu diterapkan pendekatan baru, diantaranya pendekatan bisnis, ekonomi atau budaya.

“Kita paling banyak menggunakan pendekatan hukum. Main tangkap-tangkapan. Korupsi sudah terjadi, uang negara hilang, akhirnya mengalami kerugian negara. Pendekatan budaya masih belum dibudayakan,” terang Wijayanto.

Selain pendekatan baru, faktor leadership (kepemimpinan) juga memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi. Leadership penting, karena dari pemimpinnya bisa menyebarkan gagasan-gagasan yang nantinya diikuti publik.

“Kalau di Indonesia, sayangnya pemimpin-pemimpin di masa lalu saling menyandera. Mulai dari pemimpinnya, jangan dari koruptor-koruptornya,” tandasnya.micom

JAKARTA–

“Pendaftran haji itu tahunan tetapi kita melihat dampak keadilan juga bagi masyarakat maka pemerintah tetapkan dibuka saja untuk mendaftar sehingga masyarakat secara adil dapat mengetahui kapan proyeksi berangkat. Maka prinsipnya siapa yang daftar duluan dia yang berangkat,” papar Sekjen Kemenag  Bahrul Hayat, Rabu (22/2).

Ia mengatakan itu terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dilakukan moratorium pendaftaran haji mengingat jumlah pendaftar haji mencapai 1,4 juta orang dengan dana setoran awal mencapai Rp 32 triliun. KPK menyatakan itu pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR terkait revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, Selasa (21/2).

KPK mengingatkan moratorium penting melihat potensi penyelewengan dana setoran awal haji atau BPIH di rekening Kemenag agar akuntabel.

Menyinggung akuntabilitas dana setoran awal haji saat ini, Bahrul menyatakan semua dana telah diproteksi bahkan Kemenag membuat beberapa kebijakan agar dana haji terjaga keamanannya. Sebagian besar disimpan dalam bentuk Sukuk dengan jaminan keamanan 100 persen. Micom

Pemerintah menetapkan harga pokok pembelian (HPP) beras baru sebesar Rp6.600 per kilogram, naik dari HPP beras sebelumnya yang hanya Rp5.060 per kilogram.

“Sudah diputuskan untuk beras itu Rp6.600 per kg. Tentu, itu jadi dasar Bulog untuk bisa membeli pada harga tersebut,” kata Menteri Pertanian, Suswono, di Jakarta, Rabu 22 Februari 2012.

Suswono menjelaskan, dengan panen raya yang sudah masuk sekarang ini,  Bulog harus optimal menyerap sebanyak mungkin beras dari dalam negeri. Bulog, lanjutnya, harus menjemput bola ke petani-petani, tidak hanya dalam posisi menunggu.

Dengan adanya HPP baru ini, kata Suswono, penyerapan Bulog harus berkonsentrasi membeli beras dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada Februari 2012 ini. “Dan yang impor jika dimungkinkan bukan bulan ini,” tuturnya.

Ia menjelaskan, pada 2012 ini Bulog mempunyai target untuk menyerap beras sebanyak empat juta ton, dan jika itu semua dapat dipenuhi oleh beras dalam negeri akan bagus.

HPP baru ini, mulai berlaku pada Rabu 22 Februari 2012 dan akan dicantumkan dalam bentuk Instruksi Presiden. Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menjelaskan HPP baru sudah cukup bagus dan dapat membuat petani Indonesia lebih makmur. “Sudah disetujui, aman, dan tentram,” katanya. VIVAnews

KEDIRI

Hal tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan saat memberikan paparannya di hadapan para peserta Halaqoh Nasional Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di Hotel Bukit Daun, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu (22/2/2012) malam.

“Pemimpin saat ini lebih banyak hadir di masyarakat dengan ratapan, bukan harapan,” kata Anis. Dalam kegiatan yang bertemakan “Menatap Tantangan, Menimbang Kepemimpinan Nasional” ini, Anies mengingatkan pentingnya mengembalikan rasa optimisme dan memberi pesan positif kepada bangsa Indonesia.

Rektor Universitas Paramadina ini mencontohkan, para pemimpin sebelum maupun pada awal kemerdekaan dihadapkan situasi bangsa yang penuh dengan keterbelakangan, kemiskinan, maupun masalah keamanan. Namun, dengan kondisi tersebut, para pemimpin itu dapat membawa republik ini menuju perubahan.

Ia menggarisbawahi, para pemimpin masa prakemerdekaan itu dapat keluar dari keterpurukan dengan hadir di masyarakat dengan pandangan optimistis dan integritas yang tinggi. Meskipun dalam situasi yang negatif, pesan-pesannya mampu didengar di segala penjuru negeri dan mampu menggerakkan gelora rakyat untuk berubah.

“Karena mereka tidak melihat republik sebagai mata pencaharian, mereka tidak melihat posisinya di politik, pemerintahan, sebagai kesempatan mengeruk kekuasaan, ekonomi. Tapi mereka melihatnya sebagai kepentingan bangsa Indonesia,” tandasnya.

Sebagai dampak hilangnya optimisme itu, lanjut pencetus gerakan “Indonesia Mengajar” ini, adalah ketertinggalan bangsa Indonesia dalam tataran dunia global. Hal itu terjadi bukan hanya akibat tergerus arus globalisasi maupun ketidakmampuan, melainkan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan yang akan datang.

“Saat ini, kalau kita melihat perspektif ke depan, mengantisipasi yang akan datang, kita seharusnya menjadi bangsa yang besar,” ujarnya. Kompas.com

“RUU Kamnas belum sistematis, bahkan format kewenangan TNI dan Polri masih tumpang tindih. Sehingga dikembalikan kepada pemerintah untuk diperbaiki,” kata Anggota Komisi I DPR Helmy Fauzi di sela-sela diskusi “Kajian Strategik terhadap UU Intelijen dalam Rangka Mendukung Deradikalisasi Terorisme” di Kampus Pascasarjana Fakultas Hukum UI Salemba, Jakarta, Rabu.

Bahkan, lanjut dia, ada kesan pemerintah belum kompak. Usulan dari pemerintah dipersoalkan oleh pemerintah sendiri. Ini menunjukan pemerintah tidak solid dan tidak ada satu kebulatan, ujarnya.

Menurut dia, Komisi I DPR telah mengembalikan RUU Kamnas ke pemerintah dengan harapan bisa diperbaiki.

“Kalau pemerintah mau atau tidak kembalikan RUU tersebut, itu urusan pemerintah. Tapi sikap Komisi I sudah jelas,” kata anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)Imparsial menilai pengembalian draft RUU Keamanan Nasional oleh DPR kepada pemerintah sebagai tindakan yang tepat karena RUU ini cenderung memberikan peran yang lebih besar pada TNI.

“Terlihat nuansa sekuritisasi dalam RUU Kamnas yang mencoba mengembalikan peran dan kewenangan militer pada orde baru, seperti kewenangan menangkap dan menyadap. Padahal saat ini tidak boleh karena TNI,” kata Direktur Program Imparsial Al Araf di Jakarta, Senin (20/2).

Selain itu, terdapat 15-30 pasal bermasalah dalam RUU itu yang dapat menimbulkan persoalan serius di dalam kebebasan dan demokrasi, sehingga RUU Kamnas versi pemerintah perlu dirombak dan mengembalikan tujuan pembentukan RUU Kamnas, yaitu untuk mengatasi situasi darurat dan untuk membangun relasi hubungan kerja sama antaraktor keamanan dalam menghadapi situasi-situasi darurat.

“Harusnya menekankan pada situasi darurat. Kalau untuk membangun tugas perbantuan, maka yang dibutuhkan UU perbantuan,” ujarnya.

Al Araf menambahkan, RUU Kamnas ini tidak perlu mengatur tugas dan kewenangan TNI-Polri, termasuk pengaturan manajemen. (ANTARA News)

JAKARTA  —

“Semua kehinaan yang dialami Indonesia tidak terlepas dari martabat pemerintah dan otoritas politik yang runtuh akibat sejumlah kasus hukum besar yang melibatkan pemerintah tidak diselesaikan, bahkan yang terjadi adalah kriminalisasi hukum terhadap rakyat kecil yang tak berdaya, yang semuanya itu dipersepsi sebagai proyek pengalihan terhadap masalah hukum yang sebenarnya,” kata Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Sayuti Asyathri, di Jakarta, Selasa (21/2/2012).

“Kita bahkan sudah tiba pada pertanyaan bahwa apakah rakyat bisa bertahan dengan kondisi ini sampai 2014? Artinya, bila tidak ada jalan keluar yang berani secara nasional yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas politik, maka rakyat akan meluapkan jalan keluarnya sendiri,” ujar Sayuti.

Dan, bila rakyat yang bertindak, maka menurut Sayuti, akan terjadi gejolak perubahan yang berlangsung lama dan sulit untuk dikendalikan. Pasalnya, karena kelembagaan politik yang diharapkan mengawal perubahan berada pada tingkat legitimasi yang sangat rendah.

Menurut Sayuti, pemerintah sangat tidak sensitif atas posisinya yang tampak membungkuk tidak berdaya dalam setiap isu menjaga kedaulatan dan martabat bangsa. Padahal rakyat sudah amat gerah dengan sikap ketidakpedulian yang diperlihatkan pemerintah.

“Termasuk isu impor sampah, pemerintah seperti tidak berdayaguna sama sekali,” ujarnya. Kompas.com

KEDIRI–

“Di kampus masih banyak orang baik, tapi sayangnya mereka tidak punya akses ke etalase atau panggung politik nasional,” ujar Mahfud, seusai menjadi narasumber dalam halaqah alim ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kediri, Jawa Timur, Rabu (22/2).

Mahfud yang namanya sudah digadang-gadang menjadi capres berbagai lembaga survei menjelaskan hal itu masih jauh. Dirinya justru berharap semakin banyak orang yang digadang-gadang lembaga survei sehingga semakin banyak nanti pilihan rakyat terhadap capres.

“Lebih baik kalau semakin banyak nama yang digadang-gadang menjadi capres, biar pilihan rakyat banyak. Buat saya, yang lebih penting survei sekarang itu jangan hanya menonjolkan tiga hal saja, seperti popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas, tapi juga harus dikembangkan pada visi, kapabilitas, leadership. Sekarang kan visinya terhadap NKRI masih banyak yang belum tahu,” jelasnya.

Halaqah Mukernas PPP menghadirkan sejumlah tokoh nasional yang belakangan santer disebut-sebut layak maju di pilpres 2014. Selain Mahfud, tokoh lain yang dihadirkan adalah mantan Wapres Jusuf Kalla, Ketua MK Mahmud MD, dan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan. Micom

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menemukan sekitar 2000 transaksi mencurigakan milik 65 anggota DPR khususnya yang berada di Badan Anggaran DPR.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan kepada VOA, Rabu mengatakan temuan 2.000 transaksi mencurigakan ini bisa menjadi petunjuk awal yang kuat untuk membongkar praktek mafia anggaran di DPR.

Yuna menilai badan anggaran sering dijadikan tempat untuk mencari uang oleh politisi untuk membiayai partai politik mereka. Dia mencontohkan saat ini saja terdapat sekitar 10 bendahara partai politik yang berada di Badan Anggaran DPR. Menurut Yuna, kasus transaksi mencurigakan ini harus segera diserahkan ke KPK untuk diselidiki.

“Mafia anggaran itu bermain setiap anggaran itu disusun atau direncanakan di tingkat badan anggaran. Kita lihat sendiri memang ruang tertutup di badan anggaran yang itu menjadi target praktek dari mafia anggaran, terutama kita lihat Wisma Atlet bagaimana mereka bisa menggiring proyek sampai bisa mendapatkan proyek itu diatur perusahaan tertentu,” papar Yuna Farhan.

Yuna menambahkan, “Menurut kami kewenangan badan anggaran atau komisi untuk memberikan blokir anggaran itu harus dihapuskan. Jadi pembahasan anggaran harus selesai ketika memang anggaran sudah diparipurnakan, yang terjadi saat ini kan nggak.”

Anggota Komisi Hukum DPR Abubakar Al Habsyi meminta KPK untuk segera menindaklanjuti laporan dari PPATK terkait adanya 2000 transaksi mencurigakan milik anggota DPR.

Abubakar menyatakan, temuan PPATK tersebut akan lebih berarti jika diberikan kepada penegak hukum. Apalagi, jika temuan tersebut memang hasil korupsi dan tindakan lain yang melanggar aturan perundangan, termasuk pencucian uang, yang mungkin dilakukan oleh anggota dewan.

“Kita setiap laporan yang bisa dibuka, buka dengan transparan, dengan lugas, jelas dan tuntas,” ujar Abubakar Al Habsyi.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Johan Budi menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memeriksa laporan hasil analisis PPATK tentang 2.000 transaksi mencurigakan milik anggota DPR.

Menurutnya, KPK pasti akan memproses dan menindaklanjuti temuan PPATK untuk memastikan apakah memang ada masalah dengan transaksi-transaksi itu.

Menurut Johan hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil temuan PPATK tersebut. Ia mengatakan, “Tentu akan ditindaklanjuti melalui proses telaah terlebih dahulu. Beberapa laporan dari PPATK bahkan sudah masuk dalam proses penyidikan, saya kasih contoh misalnya salah satu kasus suap pengalokasian dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, anggota banggar yang sudah jadi tersangka di KPK, itu juga salah satunya atas informasi atau data yang disampaikan oleh PPATK kepada KPK.”

Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf mengatakan tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu tindak pidana yang menempati urutan pertama berdasarkan hasil analisis di lembaganya.voanews.com

KAIRO

Kedua pihak sejauh ini berusaha melaksanakan ketentuan perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani di Kairo pada Mei tahun lalu, yang menetapkan pembentukan pemerintah sementara dari kalangan independen untuk membuka jalan bagi pemilihan umum presiden dan parlemen Palestina dalam waktu setahun. Perwakilan dari gerakan Fatah kubu Abbas dan Hamas telah bertemu beberapa kali untuk berusaha menyelesaikan susunan final pemerintah dan siapa yang akan memimpinnya.

Sebelumnya, Hamas menyatakan, perjanjian harus dilaksanakan secara menyeluruh dan jujur. “Kami menekankan pentingnya pelaksanaan yang lengkap dan jujur dari perjanjian rekonsiliasi Kairo dan Doha untuk mengakhiri perpecahan dan menyatukan front nasional,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Perbedaan penting mengenai pemegang pos perdana menteri tampaknya telah terpecahkan pada awal Februari, ketika Abbas dan Meshaal menandatangani kesepakatan di Qatar yang menempatkan presiden Palestina itu sebagai kepala pemerintah sementara. Namun, anggota-anggota parlemen Palestina yang sebagian besar dari Hamas segera mendesak pembatalan perjanjian dengan Fatah itu karena alasan melanggar konstitusi.

“Setelah pemeriksaan masalah Mahmud Abbas yang menjadi perdana menteri serta presiden dan konsultasi dengan para ahli hukum, hal itu terbukti bertentangan dengan undang-undang dasar,” kata 31 anggota parlemen Hamas dalam sebuah pernyataan pada 8 Februari. Mereka mengatakan setelah pertemuan di parlemen di Kota Gaza, UUD menetapkan pemisahan kedua jabatan tersebut. Namun, Fatah membantah ada pelanggaran undang-undang dalam kaitan dengan hal itu.

Hamas dan Fatah menandatangani sebuah perjanjian rekonsiliasi antara kedua pihak pada Mei 2011 namun hingga kini belum melaksanakannya. Perjanjian itu menetapkan pembentukan pemerintah sementara dari kalangan independen yang akan mempersiapkan pemilihan umum dalam waktu setahun. Kedua pihak masih mempermasalahkan susunan pemerintah sementara dan siapa yang akan memimpinnya.

Kubu Abbas yang berkuasa di Tepi Barat mengusulkan pemilu pada Januari untuk mengatasi masalah itu. Terakhir kali rakyat Palestina memberikan suara adalah dalam pemilihan umum parlemen pada 2006, dimana Hamas mencapai kemenangan besar. Pemilu parlemen dan presiden telah dijadwalkan berlangsung pada Januari 2010 namun Pemerintah Palestina tidak melaksanakannya setelah Hamas menolak menyelenggarakan pemungutan suara di Gaza.

Kelompok Hamas menguasai Jalur Gaza pada Juni tahun 2007 setelah mengalahkan pasukan Fatah yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam pertempuran mematikan selama beberapa hari. Sejak itu wilayah pesisir miskin tersebut dibloklade oleh Israel. Palestina pun menjadi dua wilayah kesatuan terpisah yakni Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang berada di bawah pemerintahan Abbas. Kini kedua kubu tersebut telah melakukan rekonsiliasi. Kompas.com